Syarat & Ketentuan Layanan

1.1. Platform adalah situs web zadziswafcenter.org yang dikelola oleh Zad Ziswaf Center by Yayasan Zad Al-Insaniyyah Cipanas, berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana Zakat, Infaq, Sedekah, Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL), dan Wakaf.

1.2. Donatur/Muzaki/Wakif adalah setiap individu atau badan hukum yang menyalurkan dana melalui Platform, baik dalam bentuk zakat (muzaki), infaq/sedekah, maupun wakaf (wakif).

1.3. Amil adalah pengelola zakat, infaq, sedekah, dan DSKL yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.

1.4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 angka 4.

1.5. Hak Amil adalah bagian tertentu dari dana zakat, infaq, sedekah, dan DSKL yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional pengelolaan, sesuai syariat Islam dan peraturan yang berlaku.

1.6. Akad Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Ketentuan ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat sebagai berikut:

• Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]: 60, tentang delapan golongan (asnaf) penerima zakat, termasuk amil zakat.
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
• Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat.
• Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2016.
• Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pengelolaan ZIS & DSKL.
• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
• Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.
• Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2020.
• Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
• Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
• Fatwa DSN-MUI yang relevan mengenai zakat dan wakaf uang.

3.1. Platform menyediakan sarana elektronik bagi Donatur untuk menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah, DSKL, dan Wakaf secara daring.

3.2. Platform bertindak sebagai Amil (untuk zakat, infaq, sedekah, DSKL) dan/atau Nazhir (untuk wakaf), sesuai izin resmi yang dimiliki.

3.3. Dengan menyalurkan dana melalui Platform, Donatur dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini.

4.1. Zakat: Zakat (mal, fitrah, profesi, dan lainnya) dihimpun dan disalurkan kepada 8 (delapan) asnaf sesuai QS. At-Taubah: 60 dan ketentuan syariat, melalui mekanisme yang diatur UU No. 23 Tahun 2011.

4.2. Infaq dan Sedekah: Dana yang diberikan secara sukarela oleh Donatur tanpa nisab dan haul tertentu, disalurkan untuk program-program sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah yang diselenggarakan Platform.

4.3. Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL): Dana sosial keagamaan selain zakat, infaq, dan sedekah (termasuk dana kemanusiaan, kurban, fidyah non-zakat, dan hibah sosial keagamaan) yang dikelola dengan akuntabilitas yang sama.

4.4. Wakaf: Wakaf dapat berupa Wakaf Uang (uang yang nilai pokoknya wajib dijaga dan dikembangkan secara produktif) maupun Wakaf melalui Uang (uang yang dibelanjakan untuk pengadaan aset wakaf), sesuai UU No. 41 Tahun 2004.

5.1. Sesuai dengan kedudukan amil sebagai salah satu dari 8 (delapan) asnaf penerima zakat (QS. At-Taubah: 60), serta merujuk pada PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 67–68, Peraturan BAZNAS No. 1 Tahun 2016, dan KMA No. 606 Tahun 2020, maka setiap dana Zakat yang dihimpun melalui Platform akan dikenakan Hak Amil sebesar maksimal 12,5%, yang digunakan untuk membiayai operasional penghimpunan dan penyaluran zakat.

5.2. Ketentuan Hak Amil sebesar maksimal 12,5% yang sama juga berlaku secara proporsional atas dana Infaq, Sedekah, dan DSKL yang dihimpun melalui Platform sebagai biaya operasional pengelolaan.

5.3. Sisa dana setelah dikurangi Hak Amil disalurkan sepenuhnya kepada mustahik/penerima manfaat sesuai program yang dipilih.

5.4. Besaran Hak Amil aktual yang diterapkan beserta laporan realisasinya wajib diinformasikan secara transparan melalui laporan keuangan tahunan yang diaudit syariah.

5.5. Donatur berhak meminta rincian penggunaan Hak Amil melalui kanal layanan Platform.

6.1. Sesuai prinsip syariat dan Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004, nilai pokok Wakaf Uang wajib dijaga keutuhannya dan tidak boleh berkurang, dijual, diwariskan, atau dihibahkan.

6.2. Hak Nazhir atas imbalan pengelolaan wakaf diatur maksimal 10% (sepuluh persen), namun secara hukum dihitung dari hasil bersih pengelolaan/pengembangan aset wakaf (UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12; Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020 Pasal 23), bukan dipotong dari nilai pokok wakaf yang disetorkan Wakif.

6.3. Untuk membiayai operasional penghimpunan wakaf (verifikasi akad, administrasi, sistem, dan penyaluran), setiap nominal yang disetorkan Wakif melalui Akad Wakaf uang di Platform sudah termasuk Infaq Operasional sebesar 10% (sepuluh persen), dengan ketentuan:

1. Sejak Wakif menyatakan niat wakaf dan menyetujui S&K ini, komposisi setiap nominal yang disetorkan telah disepakati: 90% dicatat dan dikelola sebagai pokok wakaf, dan 10% dialokasikan sebagai Infaq Operasional;
2. Ketentuan ini merupakan bagian dari akad di awal transaksi sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keutuhan pokok wakaf;

6.4. Hasil pengembangan/pengelolaan pokok wakaf dibagikan sesuai Pasal 23 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2020: maksimal 10% untuk Nazhir, minimal 50% untuk Maukuf Alaih (penerima manfaat), dan sisanya sebagai cadangan pengembangan wakaf.

6.5. Nazhir wajib terdaftar resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan menyampaikan laporan berkala kepada publik.

7.1. Referral/Fundraiser/Affiliator Kebaikan adalah individu atau badan terdaftar yang mengajak pihak lain berdonasi melalui tautan/kode referral khusus.

7.2. Skema Imbalan (Fee): Wajib bersumber murni dari porsi operasional Platform (Hak Amil / Infaq Operasional), bukan dipotong dari hak mustahik atau pokok wakaf:

• Fee 40% dari Hak Amil yang diperoleh Platform atas transaksi ZISWAF/DSKL;
• Fee 50% dari Infaq Operasional yang diperoleh Platform atas transaksi Wakaf.

7.5. Kewajiban Fundraiser: Menyampaikan informasi secara jujur, dilarang menjanjikan hal di luar syariat, dilarang self-referral/fiktif, dan wajib memenuhi proses verifikasi identitas (KYC).

8.1. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, Virtual Account (VA), QRIS / e-wallet, dan metode resmi lain yang disediakan Platform.

8.2. Donasi dianggap sah setelah dana diterima dan diverifikasi sistem, disertai penerbitan kuitansi elektronik resmi.

8.3. Bukti setor zakat yang diterbitkan dapat digunakan sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

9.1. Hak Donatur: Mendapatkan informasi program yang jelas, memilih peruntukan donasi, mendapatkan bukti transaksi, serta laporan penyaluran berkala.

9.2. Kewajiban Donatur: Memberikan data yang akurat, memastikan sumber dana halal dan sah, serta memahami ketentuan Hak Amil dan Infaq Operasional.

10.1. Pengelola wajib menyalurkan dana amanah sesuai syariat dan regulasi secara transparan dan akuntabel.

10.2. Pengelola wajib melakukan audit keuangan dan audit syariah tahunan.

10.4. Pengelola berhak menolak transaksi yang terindikasi bersumber dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau terorisme.

11.1. Pengelola berkomitmen penuh melindungi data pribadi Donatur sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

11.3. Donatur berhak memilih opsi donasi secara anonim (Hamba Allah).

12.1. Donasi yang terverifikasi bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali karena telah terjadi serah terima akad (qabdh) dalam ibadah.

12.2. Pengembalian dana (refund) hanya dilayani bila terjadi kesalahan teknis sistem, salah nominal, atau transaksi ganda dengan bukti konfirmasi maksimal 7–14 hari kerja.

Pengelola dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan layanan akibat bencana alam, gangguan sistem jaringan nasional, kebijakan moneter/pemerintah, atau kondisi kahar di luar kendali wajar.

14.1. Setiap perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

14.2. Apabila tidak tercapai mufakat, penyelesaian ditempuh melalui mediasi syariah dan/atau Pengadilan Agama/Negeri di wilayah domisili Pengelola.

Pengelola berhak memperbarui Syarat dan Ketentuan ini sewaktu-waktu. Perubahan berlaku efektif sejak tanggal dipublikasikan pada Platform.

Dengan menyelesaikan transaksi donasi, Donatur/Wakif menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Syarat dan Ketentuan ini secara sadar dan sukarela.